Lanskap politik Indonesia kembali diwarnai oleh drama internal Partai Golkar, sebuah entitas politik yang kerap menjadi barometer dinamika kekuasaan di tingkat nasional.
Di permukaan, isu yang mencuat adalah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut-sebut sebagai respons atas “kekecewaan terhadap Presiden Jokowi” serta kabar terhambatnya akses Partai Golkar kepada Presiden Prabowo oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Dari sudut pandang lain, kita harus menggali lebih dalam dari sekadar permukaan.
Peristiwa ini bukan sekadar konflik internal partai, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik akibat praktik rangkap jabatan yang telah menjadi penyakit kronis dalam demokrasi kita.
Di sinilah letak ironi yang berlapis-lapisnya, sebuah partai besar seolah-olah dipaksa untuk menyelesaikan persoalan internalnya demi kepentingan elite di luar partai.
Padahal, partisanship yang seharusnya menjadi kedaulatan partai, namun kini ditebus dengan tawar-menawar kekuasaan.
Partisanship dalam Cengkeraman Kekuasaan Eksternal
Partisanship, atau semangat keberpihakan pada ideologi dan kepentingan partai, adalah jantung dari setiap entitas politik yang sehat.
Akan tetapi, dalam kasus Golkar, partisanship ini terperangkap dalam cengkeraman kekuasaan eksternal.
Isu Munaslub yang konon didorong oleh kekecewaan terhadap mantan Presiden Jokowi justru bermula dari ketidaknyamanan Presiden Prabowo terhadap loyalitas Bahlil yang dianggap masih berlabuh pada patron politik sebelumnya.
Ini adalah perwujudan nyata dari ironi rangkap jabatan.
Sebagai menteri, loyalitas Bahlil seharusnya sepenuhnya tercurah pada agenda pemerintah dan pimpinan negara yang baru. Namun, sebagai ketua umum partai, ia terikat pada kepentingan internal dan elektoral Partai Golkar.
Konflik kepentingan ini menciptakan labirin loyalitas yang membingungkan. Partai Golkar, yang seharusnya berdaulat penuh dalam menentukan nasib kepemimpinannya, kini diposisikan sebagai medan pertempuran elite di Istana.
Munaslub: Dari Mekanisme Demokrasi Menjadi Alat Tawar-Menawar
Secara teoritis, Munaslub adalah mekanisme demokratis tertinggi partai untuk mengoreksi kepemimpinan yang gagal. Namun, dalam konteks ini, makna Munaslub telah bergeser.
Ia tidak lagi menjadi cerminan “suara akar rumput” yang menuntut perbaikan, tetapi lebih sebagai alat untuk menyelesaikan konflik kekuasaan di tingkat elite.
Munaslub kemudian muncul sebagai “pijakan politik” untuk menyingkirkan Bahlil.
Ini adalah gambaran nyata bagaimana jabatan politik menjadi komoditas. Ada pemahaman yang tidak terucap bahwa untuk mencopot seorang pejabat yang juga merupakan ketua umum partai, ia harus dilengserkan terlebih dahulu dari posisi politiknya agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan partai yang dipimpinnya.
Dinamika ini menunjukkan bahwa nasib ketua umum tidak lagi bergantung pada suara kader, tetapi pada seberapa besar akses dan kedekatannya dengan patron politik yang berkuasa.
Tiga Cermin Kekuasaan: Golkar, PKB, dan Demokrat
Fenomena di Golkar ini bukanlah satu-satunya. Praktik serupa, di mana posisi ketua umum partai dan jabatan eksekutif saling terkait, telah menjadi pola berulang dalam politik kita.
Kita dapat melihat cerminannya pada tokoh-tokoh lain, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat di bawah AHY berkoalisi dengan Prabowo, dan pada akhirnya AHY mendapatkan jabatan Menteri ATR.
Posisi AHY sebagai menteri dan ketua umum partai menjadi sebuah “paket politik” yang mengunci loyalitas Partai Demokrat pada koalisi yang berkuasa.
Keputusan politik dan posisi AHY di dalam partai kini tidak bisa dilepaskan dari jabatannya di pemerintahan, yang membuatnya memiliki ketergantungan yang kuat pada Istana.
Demikian pula dengan PKB dan Cak Imin. Posisinya sebagai ketua umum dan hubungannya dengan presiden yang berkuasa akan menjadi faktor penentu bagi posisi politik PKB ke depan.
Menuntut Integritas Publik dan Kedaulatan Partai
Isu Munaslub Golkar dan dinamika di sekitarnya adalah momentum bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa jabatan publik, terutama menteri, bukanlah kendaraan untuk memperkuat posisi politik partai.
Pejabat publik yang juga memimpin partai berada di posisi yang dilematis, terjebak dalam dualisme kepentingan yang rawan konflik.
Situasi ini adalah pengingat keras bagi kita semua.
Praktik rangkap jabatan, yang sering dibenarkan dengan dalih pragmatisme politik, pada akhirnya hanya menciptakan ketidakpastian dan mengikis etika publik.
Kekuasaan yang terpusat pada satu individu, seperti yang diperingatkan oleh Lord Acton, “cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas akan disalahgunakan.”
